Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Bidang Ekonomi. Seorang Diplomat, selain menjadi representasi dari sebuah negara juga merupakan aktor pelaksana politik luar negeri foreign politic karena di dalam tugasnya, diplomat harus berperan merepresentasikan kebijakan politik luar negeri yang sudah diberlakukan oleh negara. Hal tersebut disampaikan oleh M. Lutfi Rauf, Duta Besar Indonesia untuk negara Thailand, dalam kuliah umum program studi Ilmu Hubungan Internasional UMY, pada Senin 16/05 di ruang sidang Gedung AR. Lutfi menyebutkan bahwa prioritas politik luar negeri di masa Jokowi saat ini antara lain melindungi dan memproteksi integritas territorial, atau dengan kata lain, melindungi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Meskipun demikian, tugas ini tidak hanya dapat dilakukan oleh diplomat saja, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, menjadi seorang Diplomat, Lutfi menambahkan, harus dapat menyelesaikan masalah Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Oleh karenanya, saat teror tersebut terjadi, WNI di Thailand tidak merasa cemas karena Kedubes sudah menjamin keamanan mereka. Jadi intinya, seorang diplomat juga harus bisa mendampingi warga negaranya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Hal ini karena Indonesia dinilai sebagai negeri yang besar dan memiliki potensi ekonomi di masa mendatang. Sebutkan 5 Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Dibidang Ekonomi Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menyukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun yang diadakan pemerintah. Bagaimana cara kita mendukung p … rogram pemerintah tersebut? WAWASAN KEBANGSAAN 4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik adu domba atau “devide et impera”. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Sebaliknya kebijakan negara harus diputuskan seara rasional dimana semua komponen masyarakat di parlemen melalui wakil-wakil rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, partisipatoris dan sejajar yang bersendikan semangat gotong royong atau permufakatan demokrasi deliberatif. Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia terbentuk dan aline ini memiliki huungan yang bersifat kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Dari peristiwa ini ada substansi yang dapat kita ambil yaitu keikhlasana para tokoh islam sehingga mereka rela mengorbankan kepentingan kelompoknya demi persatuan dan kesatuan bangsa.